Kalurahan Giripanggung

Giripanggung, 31 Januari 2024, Pemerintah Kalurahan Giripanggung melaksanakan Musyawarah Kalurahan Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2024. Acara ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting, termasuk Panewu Tepus, Jawatan Praja Kapanewon Tepus, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa Kapanewon Tepus. Selain itu, peserta yang hadir juga meliputi Lurah Giripanggung, Pamong Kalurahan Giripanggung, Bamuskal Giripanggung, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kalurahan Giripanggung.

Musyawarah ini bertujuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) pada tahun anggaran 2024. Dalam musyawarah ini, para peserta membahas dan memutuskan kriteria serta proses penetapan keluarga penerima manfaat. Keputusan yang diambil dalam musyawarah ini akan menjadi dasar bagi pemerintah kalurahan dalam melaksanakan program bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Musyawarah Kalurahan Khusus ini merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah kalurahan untuk memastikan bahwa bantuan langsung tunai dana desa tepat sasaran dan diberikan kepada keluarga yang membutuhkan. Dalam musyawarah ini, para peserta berdiskusi dan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan data yang tersedia, untuk menentukan keluarga penerima manfaat.

Panewu Tepus, selaku perwakilan pemerintah kapanewon, hadir dalam musyawarah ini untuk memberikan arahan dan dukungan kepada pemerintah kalurahan dalam pelaksanaan program bantuan langsung tunai. Jawatan Praja Kapanewon Tepus juga turut hadir untuk memberikan masukan dan pendampingan teknis kepada pemerintah kalurahan dalam proses penetapan keluarga penerima manfaat.

Musyawarah ini juga dihadiri oleh Lurah Giripanggung, Pamong Kalurahan Giripanggung, Bamuskal Giripanggung, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kalurahan Giripanggung. Kehadiran mereka sebagai perwakilan masyarakat kalurahan sangat penting dalam memastikan partisipasi dan transparansi dalam proses penetapan keluarga penerima manfaat.